Tuntut Reformasi Agraria, Mahasiswa Unjuk Rasa

0
177

MAKASSAR, KERTASONLINE.COM– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sul-Sel melakukan demonstrasi di bawah fly over, Selasa, 27 September. Mereka menuntut  pemerintahan Jokowi-JK agar melakukan  reformasi agraria yang memihak kaum tani dan pemberian jaminan harga produk tani.

Dalam aksi unjuk rasa yang dikawal pihak kepolisian, mahasiswa menolak reforma agraria palsu Jokowi-JK dan mengajukan sembilan point tuntutan, yakni hentikan monopoli tanah, hentikan kekerasan kaum tani, stop liberalisasi pangan, turunkan sewa tanah, selesaikan konflik agraria, berikan perlindungan harga pertanian, cabut UU PT, hentikan pembungkaman dalam kampus dan berikan lapangan kerja yang layak untuk pemuda mahasiswa.

Mahasiswa Menilai program reforma agraria Jokowi-JK, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Strategi Nasional (Stranas) 2015, hanya membahas rencana legalisasi/sertifikasi dan redistribusi 9 juta hektar lahan, merupakan reforma agraria palsu. Jokowi-JK hanya memberikan ilusi kepada kaum tani. Pemerintah hanya berkepentingan untuk monopoli dan perampasan oleh tuan tanah besar.

Wakil Presiden Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar, Chairil Anwar dalam orasinya mengatakan, produksi menurun akibat lahan pertanian dirampas. “Petani saat ini semakin tercekik akibat lahannya semakin menyempit. Padi-padi yang seharusnya di produksi sekian banyak, itu tidak bisa diproduksi lagi akibat perampasan lahan-lahan yang dimiliki kaum petani,” ujarnya.

Di provinsi Sulawesi Selatan, mahasiswa yang tergabung dalalm FPR mencatat sejumlah daerah yang mengalami perampasan tanah. Daerah tersebut diantaranya kecamatan Pitumpanua dan kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo dan kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Perampasan tanah seluas 6.700 Ha dilakukan PTPN XIV untuk dijadikan perkebunan teh.

Askar mengatakan bahwa FPR ingin menuntut pihak Jokowi-JK untuk memberikan hak-hak kaum petani, “Jadi di FPR ini kami sebenarnya menuntut pada pihak Jokowi-Jk yang sampai hari ini tidak memberikan hak-hak kaum petani. Masih banyak persoalan-persoalan rakyat hari ini yang belum terselesaikan,” jelas Jenderal Lapangan tersebut.

Penulis: Segitarius
Editor: Risky Amaliyah

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here