UU-PT cacat, Dunia Pendidikan Sekarat

0
1098

Niat bangsa Indonesia yang katanya mencerdaskan kehidupan bangsa begitu mulia, tapi apakah niat ini didukung oleh tindakannya? Tentu ini pertanyaan yang akan terus terngiang sampai akhir hayat. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban bagi bangsa itu sendiri. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan secara formal dan negara wajib mengakomodir itu. Pendidikan ini adalah sarana untuk menciptakan manusia bermartabat yang cinta tanah air. Tak ada salah dan ruginya ketika pemerintah betul-betul peduli pada warga negara untuk memberikan pendidikan yang layak.

Dalam perjalannya menciptakan kehidupan bangsa yang cerdas, pemerintah mensahkan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang substansinya adalah UU produk liberal, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dibatalkan. Kembali, tanggal 10 agustus 2012 disahkan produk hukum yang merupakan reinkarnasi dari UU BHP, yakni UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU-PT). Undang-undang ini pada dasarnya memberikan hak otonom dalam mengelolah perguruan tinggi, Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota Masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Dengan ini UU-PT tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan meresahkan kehidupan bangsa.

Mari kita intip satu persatu undang-undang yang meresahkan ini. Pasal 50 membuka pintu kerja sama international yang mengakibatkan liberalisasi pendidikan dan neo-kolonialisme (menjadi tergantung dengan negara lain). Pasal 62, 63, dan 64 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan pada pokoknya bahwa otonomi di bidang akademik atau di bidang non akademik membuka kesempatan kepada perguruan tinggi secara mandiri dalam mengelola pendapatan seperti sebuah perusahaan, dan selanjutnya dapat mengakibatkan pelepasan tanggung jawab Negara dalam hal pendidikan.

Karena perguruan tinggi sudah otonom maka secara mandiri akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tentunya tidak akan merugikan dirinya sendiri. Dengan pasal inilah uang perkuliahan di Universitas Fajar tiap tahunnya meningkat. 2013 pembayaran per-sks Rp. 100.000,-. Mahasiswa angkatan 2014 membayar Rp. 110.000/sks dan mahasiswa angkatan 2015 pembayarannya mencapai Rp. 120.000/sks.

Maka jangan kaget untuk para siswa/siswi yang akan mendaftar ke Unifa menjadi angkatan 2016 uang pembayarannya naik. Belum lagi uang pembangunan dibebankan kepada mahasiswa dan pembangunan di Unifa sejak peletakan batu pertama di tahun 2012 dan pengerjaan awalnya pada tahun 2013 sampai sekarang belum rampung. Karena diberikan otonomi oleh UU mungkin Unifa juga bebas memberikan janji kepada para mahasiswa perihal penyelesaian gedung baru yang lama diselesaikan itu. Lagi potongan persen yang ada di kantin Unifa. “Mace-mace” di Unifa mendapatkan 70% dari setiap makanan yang terjual. Makanan di unifa rata-rata Rp. 13.000 harganya, jadi “mace-mace” mendapat Rp. 9.100 dari setiap makanan yang terjual.

Yang menjadi persoalan pada  pasal 73 adalah penerimaan mahasiswa dengan bentuk lain. Hal inilah yang menjadi peluang bagi PTN untuk membebani masyarakat dan tentunya politik uang sangat mungkin terjadi pada ranah ini.

Bunyi pasal 74 memberi kewajiban bagi tiap PTN untuk menerima mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu tetapi berprestasi sebanyak 20%. Pasal ini sangat ambigu dan multitafsir. Pertama, PTN wajib menerima 20% mahasiswa. Kedua, PTN bisa saja hanya menerima 20% mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi tersebut. Bagaimana jika semua PTN yang ada di Indonesia menganut penafsiran yang kedua?

Pasal 86 bertentangan dengan Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat(4) dan ayat (5) UUD 1945. Pokok pembahasan pasal ini memberi kesempatan oleh dunia industri maupun masyarakat dalam pendanaan perguruan tinggi. Pendidikan di Indonesia bukan lagi  dunia pendidikan yang berkualitas, melainkan dunia pendidikan yang selalu mengutamakan keuntungan. Spirit mencerdeskan kehidupan bangsa akan terkikis oleh liberalisasi pendidikan seperti ini. Campur tangan asing dalam UU ini juga terdapat pada pasal 90.

Ketakstabilan hukum terjadi dan berpotensi melahirkan “wajah-wajah” regulasi baru. Dari banyak pasal yang ada, ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan mentri atau aturan-aturan lain. Terdapat 40 pasal yang butuh penjelasan lebih lanjut. Jika hal ini terus dilanjutkan maka pendidikan di Indonesia akan mengalami kemerosotan dan tindakan kesewenang-wenangan oleh perguruan tinggi dalam mengeluarkan kebijakan terus terjadi. Sebagai masyarakat  yang bertanggung jawab maka pergerakan cabut UU-PT akan terus berkibar dan para mahasiswa tak akan gentar untuk menyuarakannya.

Penulis : Arief Bobhil Paliling

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here