Petinggi Lembaga UKI Paulus Bantah Pernyataan WR I Soal PR Ormawa

0
185

KERTASONLINE.COM – Empat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar, membantah pernyataan Wakil Rektor I, Yoel Pasae, seperti yang dikutip  di media Kumparan.com, terkait Peraturan Rektor tentang Organisasi Mahasiswa (PR Ormawa) yang telah mendapat kesepakatan dari perwakilan mahasiswa.

Mengutip kembali pemberitaan di media Kumparan yang dilansir pada 26 Januari kemarin, Yoel Pasae mempersoalkan aksi-aksi mahasiswa yang menuntut penghapusan PR Ormawa. Ia menyebut, aturan tersebut telah diberlakukan sejak tahun 2015 dan telah mendapat kesepakatan dari empat Ketua BEM pada Rapat Kerja (Raker) Universitas, di Hotel Miliana, Rantepao,31 Mei 2019, tahun lalu.

Menanggapi tudingan tersebut, keempat Ketua BEM periode 2018-2019 diantaranya, Gibran Lebang (Ketua BEM FE), Dedy Resky Pamean (Ketua BEM FT), Dycky Saputra (Ketua BEM FIKOM), dan Claire Fetronella (Ketua BEM FH) mengecam keras  pernyataan yang dilontarkan Yoel Pasae.

Keempat Ketua BEM tersebut membenarkan bahwa telah menghadiri Raker Universitas itu. Namun, mereka membantah adanya kesepakatan terkait aturan PR Ormawa, yang dianggap mengekang kehidupan berlembaga.

Saat ditemui langsung di salah satu kediaman mahasiswa yang juga terkena Drop Out (DO), di Jalan Biring Romang, Dedy Resky Pamean dan Gibrail Lebang Langsa, menceritakan kembali terkait Raker Universitas. Dedy mengatakan, Raker yang diadakan pihak kampus tidak sesuai keinginan mahasiswa, sehingga ketua-ketua BEM sempat melakukan aksi Walk Out (WO) dari ruangan tersebut.

“Hak bicara mahasiswa sangat dibatasi dalam forum sehingga pada saat kami mulai merasa kehadiran kami tidak dihargai, kami memutuskan untuk keluar dari forum,” ujar Dedy.

Lebih lanjut, Dedy menjelaskan serta membantah pernyataan WR I. Kata dia, pada saat dalam forum raker, tidak ada pembahasan mengenai PR Ormawa, yang ada hanya membahas persoalan administrasi kelembagaan.

“Tidak ada pembahasan soal IPK dan semester dalam pleno raker, yang ada hanya pembahasan hasil-hasil SOP (Standar Operasi Prosedural) yang telah dibuat oleh masing-masing komisi, contohnya tentang pencairan anggaran dan peminjaman tempat. Jadi raker yang dilaksanakan di tanah Toraja kemarin, tidak pernah menghasilkan kesepakatan seperti yang dibahasakan WR I,” tegasnya.

Dalam waktu yang sama, Demisioner Ketua BEM FE, Gibrail Lebang Langsa, juga tidak membenarkan adanya kesepakatan ketua BEM pada saat raker Universitas itu. Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan WR I di media tersebut, merupakan bentuk meredam masalah kasus kekerasan akademik 28 mahasiswa UKI Paulus yang di DO secara sepihak.

“Kampus coba mencari kambing hitam, untuk melemahkan persatuan mahasiswa agar menutupi masalah DO yang ada di kampus,” ucap Gibrail.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dicky Saputra, ia membantah pernyataan WR I, yang mengatakan dirinya telah menyepakati aturan standar IPK dan semester.

“Sama sekali tidak pernah menyetujui atau menyepakati aturan Ormawa tersebut, hingga kami mengambil tindakan WO dari forum, karena kami merasa tidak dihargai dalam forum Raker tersebut,” terang Dicky yang juga Demisioner ketua BEM FIKOM.

Tidak sampai di situ, Ketua BEM FH, Claire Fetronella Rante Allo, turut angkat bicara tidak menerima pernyataan Yoel tersebut. Claire juga menolak keras soal aturan yang membatasi ruang gerak Ormawa, dan menuntut kampus agar dapat menerapkan prinsip demokrasi di dalam kampus UKI Paulus.

“Seolah-olah kemerdekaan dan kebebasan berlembaga terlalu  diakomodir oleh birokrasi, harusnya sebagai institusi pendidikan kampus lebih mengedepankan komunikasi dan dialog, daripada mencari kambing hitam untuk sebuah aturan yang tidak pernah disepakati bersama,” Jelas Claire.

Tak hanya itu, Demisioner Presiden Mahasiswa periode 2015-2016, Moze Pangadongan menegaskan, aturan tersebut menjadi polemik Ormawa sejak masa kepengurusannya hingga saat ini.

“Di tahun 2015 BEM Universitas (Presiden Mahasiswa)  juga menentang aturan itu, dari sinilah awal perjuangan Ormawa di UKI Paulus dan  menjadi agenda perjuangan mahasiswa, hingga berujung DO 28 mahasiswa yang melakukan aksi protes terhadap aturan tersebut,” kata moze.

Lanjutnya, ia mengatakan, tidak pernah ada kesepakatan antara Ormawa dan pimpinan kampus, mengenai PR Ormawa pada masa kepengurusannya di tahun 2015-2016. “Kalau pun ada, makanya saya secara pribadi menentang WR I untuk menunjukkan bukti dalam bentuk apa pun,” tutupnya.

Editor: Fitriani

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here