KERTASONLINE.COM – Melanjutkan tuntutan aksi demonstrasi pada tanggal 24 hingga 30 September yang lalu, ratusan masyarakat sipil, mahasiswa, dan pelajar yang tergabung dalam Rakyat Melawan Oligarki (RMO) menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi selatan (Sulsel), Makassar, Senin, 28 Oktober.

Dalam aksi tersebut masyarakat tetap menuntut pemerintah, agar segera membatalkan Rancangan Undang-undang  yang dianggap merugikan masyarakat, dan segera mengesahkan Rancang Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual  (RUU-PKS), RUU Pekerja Rumah Tangga, dan juga terbitkan Perpu KPK.

Selaku Jenderal Lapangan, Aqsha, menegaskan akan terus mengawal kerja pemerintah dan mengkritik kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.

“Pemerintah harusnya membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyatnya, bukan malah sebaliknya,” tegasnya.

Hal yang hampir senada juga dikatakan oleh Humas aksi, Arin, ia berharap agar masyarakat  bersimpati dan mendukung penuh gerakan rakyat melawan oligarki.

“Karena sepenuhnya gerakan ini atas nama perjuangan rakyat, menolak segala kebijakan yang tidak pro rakyat,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Arin menilai pemerintahan saat ini tidak memiliki kejelasan sikap mengenai tuntutan massa aksi pada September yang lalu. Arin juga menghimbau kepada masyarakat agar membangun politik alternatif, serta tidak berharap banyak kepada pemerintah saat ini.

“Rakyat harus sadar dan bergerak untuk menyelesaikan masalah rakyat itu sendiri, dengan membangun kekuatan politik alternatif rakyat, sebagai oposisi pemerintah saat ini yang dikuasai kepentingan oligarki,” tutupnya.

Diketahui yang tergabung dalam RMO yakni, Aliansi Masyarakat Melawan Oligarki, Gerak Buruh Makassar, Aliansi Selamatkan Pesisir, Unhas Bergerak, BEM UNM, Aliansi Mahasiswa UMI, Aliansi Mahasiswa Perti Fajar, Aliansi Mahasiswa Upri, Aliansi Mahasiswa Polimedia, Aliansi Pelajar Makassar, dan Aliansi Mahasiswa UIN.

Editor: Fitriani

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here