LAM UKI Paulus Datangi LLDIKTI, Tuntut SK DO 28 Mahasiswa Dicabut

0
126
Mahasiswa UKI Paulus yang tergabung dalam Lembaga Aspiratif Mahasiswa saat mendatangi kantor LLDIKTI, di Jl. Bung KM. 9 Tamalanrea, Makassar, Senin, 27 Januari./Foto: Istimewa

KERTASONLINE.COM – Sebagai respons solidaritas akibat dipecatnya 28 mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Aspiratif Mahasiswa (LAM) mendatangi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), Senin, 27 Januari.

Mereka menuntut pencabutan Surat Keterangan Drop Out (SK DO) yang dikeluarkan oleh rektor UKI Paulus pada tanggal 24 Januari lalu. Selain itu, mereka menganggap SK DO yang dikeluarkan tersebut maladiminstratif.

Selaku jenderal lapangan aksi, Cakra, mengatakan, mahasiswa ingin LLDIKTI menjalankan fungsinya sebagai layanan pendidikan tinggi.

“Kami ingin LLDIKTI menjalankan fungsinya sebagai lembaga layanan pendidikan tinggi yaitu untuk mengevaluasi dan menyarankan pencabutan SK DO terhadap 28 mahasiswa,” katanya.

Lebih lanjut, Cakra juga menyampaikan hasil mediasi dengan sekretaris LLDIKTI, Andi Lukman, yang berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut.

“Pihak LLDIKTI akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut,” terangnya.

Tidak hanya itu, Cakra juga menegaskan, akan menggelar aksi lanjutan dan membawa perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Di sisi lain, Ivone, salah satu peserta aksi protes di LLDIKTI menilai, sikap rektor UKI Paulus dalam menyikapi demonstrasi yang dilakukan 28 mahasiswanya menyalahi konstitusi negara, yang menjamin kebebasan warga negaranya menyampaikan aspirasi di muka umum.

“Pemberian sanksi ini secara sepihak tanpa melibatkan mahasiswa dalam rapat komisi disiplin kampus untuk menyampaikan pembelaannya, mahasiswa didrop out atas tindakan demonstrasi tidak bisa dibenarkan karena itu hak setiap warga negara yang tertuang dalam pasal 28 E UUD 1945,” jelasnya.

Seperti yang diketahui, penyebab pemecatan 28 mahasiswa tersebut dikarenakan mereka berdemonstrasi pada tanggal 20 Januari lalu. Yang menuntut peraturan Ormawa untuk direvisi sebab dianggap membatasi ruang gerak mahasiswa.

Lebih lanjut, Ivone juga mengatakan, Aksi demonstrasi tersebut tidak bisa dijadikan landasan pemecatan yang dialami oleh 28 rekannya.

“Aksi yang mahasiswa lakukan itu secara damai berjalan dengan lancar dan tidak ada tindakan anarki lainnya ataupun mengganggu ketertiban, kami hanya menyampaikan aspirasi agar kampus mau merevisi aturan yang membatasi ruang gerak ormawa,” tutupnya.

Editor: Musdalifa

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here