Galang Aksi Penolakan Omnibus Law di Makassar

0
179
Aliansi Mahasiswa Makassar dan Aliansi Pelajar Makassar saat sedang melangsungkan aksi penolakan Omnibus Law dan Wujudkan Pendidikan Gratis di atas Flyover, Jl. Urip Sumoharjo.

KERTASONLINE.COM – Matahari rembang saat ratusan massa aksi mulai memadati area depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis, 16 Juli lalu. Ratusan orang itu terdiri dari buruh, mahasiswa serta pelajar memenuhi jalan.

Tepat depan gedung DPRD telah dipenuhi massa aksi dari beberapa aliansi. Sementara, di atas Flyover ujung, di depan Pengadilan Tinggi Makassar samping kanan gedung DPRD, terlihat massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Makassar dan Aliansi Pelajar Makassar. Mereka sama-sama menyerukan “Penolakan Omnibus Law”.

Situasi makin memanas ketika massa aksi dari Makassar Menggugat mulai mencoba menerobos masuk ke dalam kantor gedung DPRD. Baru sekitar 14.35 Wita, polisi melakukan tindakan represif dengan menembakkan gas air mata ke arah massa aksi lainnya yang ada tepat di atas Flyover mengarah ke Aliansi Mahasiswa Makassar dan Pelajar Makassar. Mereka lari berhamburan di atas flyover, menghindari tembakan gas air mata menuju arah kampus Universitas Bosowa.

“Kami yang tidak melakukan apa-apa di DPR itu juga di represif, bahkan sampai di tembakan gas air mata. Banyak perempuan mau pingsan, tapi sebagian langsung dievakuasi di atas mobil pick up,” kata Nasah, salah satu massa aksi Aliansi Makar, saat dihubungi, Jumat, 17 Juli.

Aliansi Makar dan Pelajar Makassar sempat berhenti dan bertahan beberapa menit memblokade jalan di depan kampus Universitas Bosowa sebagai bentuk tidak terimanya mereka atas perlakuan aparat kepolisian. Namun, massa aksi yang bertahan kembali dibubarkan secara paksa. Hingga polisi mengejar, menyisir, menangkap serta memukuli massa aksi. “Di situ mi banyak yang dipukul sama ditangkap, di masjid 45,” jelas Nasah.

Masih di area mesjid 45. Satu massa aksi perempuan berinisial AAY juga mendapat tindakan represif dan ikut di angkut karena hanya mendokumentasikan aksi pemukulan pihak kepolisian terhadap massa aksi. Hp AAY sempat di ambil, serta disuruh menghapus hasil video yang didokumentasikannya. Namun ia menolak.Akhirnya, ia dibawah ke Polrestabes Makassar bersama 36 massa aksi lainnya.

Menurut pers rilis dari Aliansi Makar dan Pakar, paling banyak jenis Kekerasan yang dialami massa aksi akibat perlakuan aparat kepolisian yaitu penembakan gas air mata, penganiayaan dan penangkapan. Sementara pemukulan yang dialami massa aksi paling banyak yaitu bagian kepala.

Di Polrestabes Makassar aksi terus berlanjut. Malamnya, pukul 18.45 WITA , dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Bebaskan Kawan-Kawan Kami”, massa melakukan aksi solidaritas menuntut pembebasan terhadap kawan-kawan mereka yang ditangkap di Polrestabes Makassar.

Akan tetapi aksi itu sempat mendapat tindakan penghalang-halangan oleh Intel Polrestabes
dengan dalih bahwa aksi tersebut tidak dibenarkan secara protokol kesehatan. “Tapi kami tetap menggelar aksi,” ucap Muhammad Firman, salah satu massa aksi yang ikut bersolidaritas menuntut pembebasan 37 kawannya yang ditangkap saat itu, kepada kertasonline, Kamis (17/07/2020).

Begitu juga dengan akses lembaga hukum, Firman mengatakan LBH Makassar sebagai pendamping Hukum kawan mereka yang di tangkap, sempat juga dipersulit untuk bertemu dengan mereka di dalam.

“Ini kan tanda tanya besar, sementara semua orang berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum sebetulnya. Tapi kenapa polisi kecenderungannya itu menghalangi-halangi LBH untuk mengakses kawan-kawan untuk keperluan pendampingan hukumnya,” lanjutnya “Makanya kami melakukan aksi spontan.” Aksi itu dilakukan sampai pada sekitar pukul 21.00 WITA. “Karena dari komunikasi LBH
juga meminta kesediaan kawan-kawan untuk memberhentikan dulu aksinya,” katanya.

Setelah mengetahui kabar penangkapan dan penahanan terhadap 37 massa aksi. Usai magrib, LBH Makassar menuju ke Polrestabes Makassar. Namun, sampai pada sekitar pukul dua belas malam LBH Makassar mencoba berulang-ulang kali untuk bertemu dengan pihak kepolisian, akan tetapi pihak kepolisian tidak memberikan ruang untuk mereka berbicara hak-hak hukum dan menjelaskan ingin mendampingi proses hukum 37 orang yang ditahan.

“Tapi itu tidak diberikan. Nah baru menjelang jam satu (malam) kami diberi kesempatan untuk ketemu,” jelas Ady, pengacara Publik LBH Makassar yang mendampingi kasus 37 orang yang ditahan, saat dihubungi, Senin, 20 Juli.

Hingga saat ini, dari informasi yang didapatkan 37 massa aksi yang ditahan, 34 telah dipulangkan. 33 orang dibebaskan sejak Jumat, 17 Juli, satunya (pelajar) baru dibebaskan Senin, 20 Juli kemarin. Serta tiga massa aksi lainnya masih ditahan di Polrestabes Makassar.

Editor: Fitriani

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here