Black Lives Matter dan Orang-orang Papua yang Masih Mendapatkan Perlakukan Rasis

0
419
Ilustrasi: Muhammad Fazril Al-zanni

KERTASONLINE.COM – Kelompok Belajar Anak Muda (KBAM), menggelar sharing session bertajuk “Papua & Black Lives Matter” secara online melalui Zoom dan disiarkan di YouTube, Senin, 08 Juni.

Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini, menghadirkan tiga pembicara, yaitu Usman Hamid, sebagai Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, serta dua lainnya ialah Roland, perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Papua dan Rico Tude, aktivis Free West Papua. Sementara moderator yaitu Darman dari perwakilan KBAM sebagai penyelenggara.

Awalnya moderator memberikan pengantar kepada tiga pembicara, sebelum ia memberikan kesempatan lebih awal kepada Roland untuk menceritakan situasi Papua.

Di kesempatan yang diberikan, Roland banyak bercerita tentang perlakuan rasis yang dialami orang Papua. Menurutnya kejadian yang dialami George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat, sama persis bahkan lebih parah dengan apa yang terjadi pada orang-orang Papua.

“Bicara soal rasisme di mana kejadian tahun 2016, waktu pengepungan asrama Kamasan I di Yogyakarta, satu kawan kami, Obby Kogoya diperlakukan, diteriaki monyet, diinjak kepalanya, hal ini persis yang terjadi di Minneapolis, di Amerika Serikat,” katanya.

Begitu juga dengan pembatasan masuknya media-media internasional ke tanah Papua. “Jadi yang dialami di Amerika Serikat dengan di Papua, justru lebih parah yang terjadi di Papua.”

Kejadian rasisme yang dialami George Floyd dua pekan lalu mengakibatkan ia kehilangan nyawa. Dilaporkan Floyd meninggal dunia dikarenakan sesak napas, setelah polisi Amerika Serikat, Derek Chauvin mendekap dan mencekik leher Floyd dengan lututnya selama delapan menit.

Sedangkan di Papua, kejadian rasisme hingga diskriminasi sudah lama dan sering kali terjadi. Negara berusaha menetapkan konflik horizontal di Papua. Namun, Roland bilang, orang Papua hari ini terlalu baik untuk menghadapi hal ini. “Emas kita dicuri, rakyat kita dibunuh, suara kita dibungkam, masih kurang baik apa lagi. Tapi hari ini masih saja dikirim militer”.

“Dari dulu kita minta dokter, kita minta guru, tapi yang tetap dikirim militer,” sambungnya. “Nah ini bagaimana negara terlalu menggunakan cara-cara militer untuk menghadapi persoalan yang ada di Papua”.

Selain kejadian pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, di Yogyakarta pada tahun 2016, kejadian rasisme serupa tahun 2019 di Surabaya sampai dengan didakwanya tujuh pemuda Papua di Balikpapan, Kalimantan Timur, karena aksi menentang kejadian rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya tahun lalu. Mereka didakwa dengan hukuman 5-17 tahun penjara yang dianggap tebang pilih alias tidak sesuai dengan yang dirasakan pelaku rasisme.

“Kita ini adalah korban negara melanggengkan praktek-praktek rasis terhadap kami,” tegas Roland. “Pelaku (rasis) dihukum tujuh bulan dan lima bulan penjara. Sedangkan korban (rasis) dihukum dengan hukuman 17 tahun. Ini sama saja negara mengajari kita untuk tidak mempercayai hukum yang ada di Indonesia,” tambahnya.

Sampai hari ini menurut Roland negara tidak serius dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua.

Sebelum menutup kesempatannya berbicara, Roland menegaskan konstitusi di Indonesia pun sebenarnya mendukung bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri. Sebagaimana yang ada dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

“Jadi artinya orang yang tidak bersepakat tentang penentuan nasib sendiri, merekalah yang melanggar hukum hari ini,” tegasnya menutup kesempatannya berbicara.

Aktivis Free West Papua itu menyebut ada tiga alasan mengapa orang Indonesia perlu mendukung perjuangan rakyat Papua.

Pertama, menyangkut dengan persoalan kemanusiaan dan juga menyangkut dengan hak politik rakyat Papua yang harus dijamin. “Itu sudah ada pengakuan dunia internasional terkait dengan hak sipil politik”.

Kedua, beban sejarah sebagai warga Indonesia melihat kesalahan dalam proses integrasi Papua ke Indonesia.
Ketiga, soal pengakuan konstitusi Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. “Yang terjadi di Papua adalah penjajahan primitif,” terang Rico.

Rico Tude juga menjelaskan awal munculnya tagar Black Lives Matter. #BlackLivesMatter, kata Rico bermula dari tiga warga negara Amerika Serikat berkulit hitam dalam menyuarakan kampanye sosial media atas peristiwa kekejaman aparat kepolisian terhadap masyarakat AS yang berkulit hitam.

“Kampanye ini makin memanas tahun 2013, tahun 2016 juga sempat naik dan juga beberapa pekan yang lalu kasus kematian George Floyd,” katanya.
Di Amerika Serikat sendiri, kematian Floyd memancing demonstrasi besar-besaran dalam bersolidaritas melawan rasisme walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. “Tidak hanya di Amerika Serikat, di Jerman, Inggris bahkan kemarin di Australia,” tutur aktivis Free West Papua itu.

Sementara di Indonesia isu Black Lives Matter dan rasisme terhadap orang-orang Papua menjadi perbincangan banyak orang. Dan terjadi banyak polemik. “Ada yang bilang isu BLM ditunggangi dengan isu Papua, terus ditunggangi dengan isu separatis dan lain sebagainya,” ucap Rico.

Narasi dan tuduhan-tuduhan seperti di atas yang menurut Rico mencoba untuk menutup kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua. “Sehingga seakan-akan di Papua itu tidak terjadi apa-apa”.

Menanggapi kematian Floyd, Rico juga sependapat dengan Roland, bahwa wafatnya pria berkulit hitam di Amerika Serikat itu sama persis dengan yang di alami Mahasiswa Papua di Yogyakarta pada tahun 2016. “Kalau kita amati foto-foto atau videonya, itu persis dengan apa yang dialami oleh Obby Kogoya,” tandas Rico.

Ia juga membandingkan respons masyarakat Indonesia dalam menyikapi kasus rasisme yang terjadi di Amerika Serikat dan Papua. Roland berkata antusias orang Indonesia dalam menyikapi kasus kematian Geprge Floyd di Amerika Serikat itu sangat tinggi jika dibandingkan dengan yang terjadi di Indonesia itu sendiri.

Rico juga menanyakan sikap masyarakat Indonesia dalam menyikapi masalah rasisme yang terjadi di Indonesia sendiri. “Kita sendiri di Indonesia bagaimana?,” tanya Rico.

 

Karena Menentang Rasisme

Didakwanya tujuh pemuda Papua dengan pasal makar adalah buntut dari demonstrasi di Papua dalam menentang kasus rasisme yang terjadi di Surabaya pada pertengahan tahun lalu. Mereka dituntut dengan hukuman penjara dengan durasi beragam.

Tujuh pemuda Papua itu adalah Buchtar Tabuni dituntut hukuman, 17 tahun penjara; Agus Kossay dan Stevanus Itlay, 15 tahun penjara; Alexander Gobay, 10 tahun penjara dan yang terendah Hengky Hilapok, divonis hukuman 5 tahun penjara. Dari tujuh pemuda Papua yang ditahan tiga diantaranya berstatus mahasiswa.

Penghukuman yang di berikan kepada tujuh pemuda Papua tersebut dinilai adalah suatu pembungkaman terhadap kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat. Walaupun telah banyak instrumen hukum yang menjamin HAM, dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran. “Misalnya, berkumpul berekspresi secara damai,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia dalam kesempatannya berbicara.

Hingga kini, paling tidak ada 44 tahan politik Papua yang mendekam di balik jeruji besi. Semua tahan politik tersebut dituduh dan dikenakan pasal makar. Padahal, mereka hanya terlibat dalam aksi-aksi protes yang damai dan tidak melakukan tindakan kriminal apa pun.

Kekakuan Ideologis dan Lemahnya Penegakan Hukum

Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia itu menilai ada empat masalah besar dalam kasus pemenjaraan politik terhadap aktivis-aktivis Papua.

Pertama, kekakuan ideologis. Kekakuan ideologis yang disebut adalah doktrin-doktrin dan dogma tentang “NKRI Harga Mati”, sehingga menyimpulkan segala bentuk ekspresi di Papua seolah-olah merupakan ancaman langsung terhadap kedaulatan negara, integritas tutorial negara dan juga keselamatan segenap bangsa.

Kekakuan ideologis semacam ini menurut Usman adalah warisan doktrinasi Orde Baru, doktrinasi semangat nasionalisme sempit dan membenarkan cara pandang yang merendahkan terhadap manusia lainnya.

Kedua, masalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum ini disebabkan hukum yang dikendalikan bukan oleh persamaan derajat manusia, bukan kesetaraan di muka hukum, bukan oleh keadilan, “Tetapi lebih melayani kepentingan-kepentingan partai partisan yang ada di dalam elite-elite politik,” tegas Usman.

Sebagai contoh kasus yang dialami oleh Surya Anta. Awalnya Surya Anta dan kawan-kawan menggelar aksi di depan Istana Negara dipandang kewajaran sebagai ekspresi politik yang damai bahkan difasilitasi. Namun, setelah aksi ada tekanan dari elite-elite politik dan memberikan pernyataan tidak terima mereka atas pengibaran bendera kejora di Istana Negara. “Maka kemudian penegak hukum yang lemah ini mengikuti kemauan politik”.

Ketiga, kepentingan elit oligarki yang ada di Papua. Persoalan di Papua tak terlepas dari keberadaan elit oligarki yang memiliki kepentingan di Papua sehingga, merasa terganggu apa bila ada ekspresi-ekspresi politik yang dipandang mengganggu kepentingan mereka oligarki.

 

Kasus Peretasan dan Intimidasi Digital

Amnesty Internasional Indonesia mencatat selama periode April sampai dengan per tanggal 8 Juni, setidak-tidaknya ada 14 kasus peretasan dan intimidasi digital yang dialami oleh aktivis HAM dari lintas bidang.

Bahkan belakangan ini diskriminasi dan intimidasi meluas terhadap para aktivis HAM yang menuntut penuntasan kasus Papua.

Diskusi soal Papua yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa, Universitas Indonesia (UI), misalnya, mendapat desakan dari pihak kampus UI untuk membatalkan diskusi tersebut dikarenakan pembicara dianggap tidak kompeten.
Hal-hal semacam ini sebenarnya menurut Usman yang mereduksi kebebasan akademik “bahkan di kampus yang seharusnya terdepan”.

Tak hanya itu kasus serupa juga terjadi pada diskusi virtual mengenai laporan Amnesty Internasional ke komite HAM PBB, tentang lima masalah yang ada di Papua pada Jumat pekan lalu. Diskusi tersebut mendapatkan hal yang serupa, tiga pembicara mendapatkan rentetan panggilan secara bersamaan dengan identitas penelepon yang seolah-olah dari luar Indonesia.

“Nah ini patut dipertanyakan bagaimana bisa tiga pembicara dalam diskusi yang sama mendapatkan panggilan bertubi-tubi dari lokasi yang serupa yaitu luar Indonesia,” tandas Usman.

Editor: Muhammad Farhan

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here